Yohei Kono, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Jepang dan salah satu tokoh utama Partai Demokrat Liberal (PLD), meninggal dunia pada 8 Juni 2026 di usia 89 tahun. Lahir di Prefektur Kanagawa, ia dilaporkan meninggal oleh orang-orang terdekatnya pada Rabu (10). Upacara pemakaman dan penghormatan berlangsung secara pribadi, terbatas pada keluarga. Misa hari ketujuh masih akan dijadwalkan.
Kono menandai politik Jepang pascaperang sebagai pembela garis konstitusionalis dan pasifis. Pada tahun 1993, sebagai kepala sekretaris kabinet di pemerintahan Kiichi Miyazawa, ia mengeluarkan deklarasi yang menggunakan namanya, mengakui keterlibatan Tentara Kekaisaran dalam memaksa perempuan ke dalam sistem “kenyamanan” selama Perang Dunia II. Teks tersebut mengungkapkan “permintaan maaf dan penyesalan” dan menjadi rujukan dalam diskusi internasional mengenai topik tersebut.
Lintasan politik selama hampir lima dekade
Lulusan Universitas Waseda pada tahun 1959, Kono terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1967 dan menjabat 14 periode berturut-turut. Pada tahun 1976, ia memutuskan hubungan dengan PLD, mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tindakan yang mementingkan diri sendiri, dan mendirikan Novo Clube Liberal, di mana ia menjadi pemimpinnya. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke partai dan memegang posisi menteri, termasuk Sains dan Teknologi di pemerintahan Yasuhiro Nakasone.
Setelah kekalahan PLD pada pemilu 1993, ia menjadi presiden partai oposisi. Selama periode ini, ia berpartisipasi dalam negosiasi yang mengarah pada reformasi sistem pemilu, dengan diperkenalkannya daerah pemilihan dengan satu wakil campuran dan perwakilan proporsional. Dalam pemerintahan koalisi Tomiichi Murayama pada tahun 1994, ia menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri luar negeri — presiden pertama PLD sejak berdirinya partai tersebut yang tidak pernah mencapai posisi perdana menteri.
Warisan dalam urusan luar negeri dan di DPR
Kono kembali menjadi Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Keizo Obuchi dan Yoshiro Mori. Pada bulan November 2003, ia terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, posisi yang dipegangnya selama 2.029 hari, terlama dalam sejarah parlemen Jepang, hingga ia pensiun pada bulan Juli 2009.
Perjalanan hidupnya mencerminkan transformasi dalam politik Jepang dalam beberapa dekade terakhir: dari kritikus internal terhadap partai dominan menjadi negosiator di saat-saat ketidakstabilan dan, akhirnya, menjadi penjaga institusional DPR. Deklarasi tahun 1993, khususnya, terus mempengaruhi perdebatan mengenai memori sejarah di Jepang dan Asia, meskipun kontroversi masih terus berlanjut hingga hari ini.