Investigasi yang dilakukan di India mengungkap meluasnya penggunaan aplikasi Telegram untuk mendistribusikan materi pelecehan seksual terhadap anak-anak dan melakukan penipuan keuangan. Sebuah dokumen pemerintah mengonfirmasi bahwa pihak berwenang secara aktif memantau kelompok-kelompok di platform tersebut.
Laporan ekstensif setebal 35 halaman ini disiapkan oleh Pusat Koordinasi Kejahatan Dunia Maya Kementerian Dalam Negeri. Materi ini sangat penting bagi keberhasilan pembelaan pemerintah dalam kasus pengadilan yang berupaya melarang aplikasi tersebut selama tujuh hari karena dugaan kebocoran ujian penerimaan sekolah kedokteran.
Sebelumnya, Telegram menghadapi tuduhan gagal memerangi misinformasi di salurannya, namun dibantah keras oleh perusahaan tersebut. Pembatasan yang diberlakukan pada aplikasi tersebut dicabut pada hari Selasa, tetapi fungsi untuk mengedit pesan lama akan tetap dinonaktifkan hingga 30 Juni.
Dalam dokumen yang sama, pemerintah India menyatakan keprihatinannya yang besar terhadap fitur privasi Telegram. Fitur-fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mengobrol tanpa perlu mengungkapkan nomor telepon mereka, sehingga menimbulkan tantangan dalam mengidentifikasi identitas asli mereka untuk tujuan pemberantasan kejahatan.
Salah satu perbedaan krusialnya adalah WhatsApp, pemimpin pasar aplikasi perpesanan di India dengan lebih dari 500 juta pengguna, tidak menawarkan fleksibilitas anonimitas yang sama.
“Penjahat dunia maya memanfaatkan Telegram untuk mengakses saluran dan grup yang dibatasi”, merinci laporan tersebut, yang meskipun tidak bersifat publik, telah diperiksa oleh Reuters. Dokumen tersebut juga menyoroti bahwa “India secara aktif memantau grup dan saluran Telegram ini.”
Saat dihubungi Reuters untuk mengomentari masalah tersebut, baik Telegram maupun Kementerian Dalam Negeri India memilih untuk tidak mengomentari informasi yang dirilis.
Pengawasan global terhadap Telegram semakin meningkat
Pengawasan terhadap aplikasi tersebut di India, pasar terbesarnya dengan lebih dari 150 juta pengguna, merupakan yang terbaru dari serangkaian investigasi global.
Pada tahun 2024, Prancis mulai menyelidiki aktivitas kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi di Telegram. Pada periode yang sama, aplikasi tersebut sempat menuai kontroversi di Korea Selatan, akibat hadirnya gambar dan video deepfake wanita dengan konten seksual eksplisit di chat mereka. Di Spanyol, penggunaannya dihentikan sementara karena sengketa hak cipta.
Baru-baru ini, pada bulan April, regulator komunikasi Inggris juga membuka penyelidikan terhadap Telegram. Tindakan tersebut terjadi setelah muncul bukti bahwa materi pelecehan seksual terhadap anak-anak beredar di platform tersebut. Perusahaan tersebut, pada gilirannya, membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa, pada tahun 2018, mereka telah berhasil “secara praktis menghilangkan” penyiaran publik atas jenis konten ini melalui algoritme pendeteksiannya.
Detail konten ilegal dan laporan kejahatan dunia maya di India
Dokumen pemerintah India, tertanggal 10 Juni, menyajikan bukti foto grup Telegram yang memasang iklan lowongan kerja yang menyesatkan. Bukti pelecehan seksual dan eksploitasi anak juga ditemukan, serta salinan bajakan dari “Dhurandhar”, sebuah film mata-mata Bollywood yang populer.
Selama proses hukum, Telegram menyatakan bahwa analisis internal platformnya menunjukkan bahwa materi ilegal tersebut berjumlah kurang dari 0,1% dari total konten yang tersedia.
Namun, laporan pemerintah menunjukkan bahwa, sejak tahun 2023, lebih dari 688 ribu pengaduan telah didaftarkan terkait penggunaan Telegram dalam skema penipuan siber. Diperkirakan penipuan ini telah menimbulkan kerugian sekitar 750 juta dolar bagi penduduk India.
Laporan resmi tersebut juga menyoroti bahwa beberapa saluran, grup, dan profil pengguna Telegram menjadi sasaran pengaduan warga, terkait kasus pelecehan online dan penyebaran konten pelecehan seksual terhadap anak. Antara Januari dan Mei tahun ini saja, tercatat 1.556 laporan khusus tentang penyalahgunaan Telegram.